Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum (legal entity) yang membatasi tanggung jawab pemiliknya (pemegang saham) hanya sampai modal saham yang dimasukannya dan tidak sampai menyentuh harta pribadi para pemegang saham. Namun untuk menjaga kepentingan investasinya, para pemegang saham diperkenankan untuk membatasi permodalan Perseroan yaitu dengan menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi pemegang saham dalam Perseroan. Pembatasan itu kemudian melahirkan jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tentang Jenis-jenis Perseroan menjadi Perseroan Tertutup, Perseroan Publik,, Perseroan Terbuka (Tbk.), sebagai berikut :

  1. Perseroan Tertutup

Dalam Perseroan Tertutup, pemegang saham bersifat terbatas dan tertutup. Pembatasan ini meliputi hanya orang-orang tertentu, yang umumnya saling mengenal dengan baik atau masih berhubungan keluarga. Dalam jenis Perseroan ini, orang luar tertutup untuk bergabung menjadi pemegang saham. Dalam Anggaran Dasar Perseroan, ditegaskan juga siapa saja yang dapat menjadi pemegang sahamnya. Jenis Perseroan Tertutup dapat terdiri dari Perseroan Murni Tertutup dan Perseroan Sebagian Tertutup dan Sebagian Terbuka. Dalam Perseroan Murni Tertutup, yang dapat menjadi pemegang saham mutlak dibatasi, yaitu hanya terbatas pada lingkungan tertentu seperti kerabat, teman atau anggota keluarga. Dalam Anggaran Dasar juga ditentukan, bahwa pengalihan saham hanya dapat dilakukan diantara sesama pemegang saham. Kepada orang luar sama sekali tidak diberikan ruang gerak untuk bergabung menjadi pemegang saham.

2. Perseroan Publik

Pengertian Perseroan Publik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UUPT sebagaimana dikutip :

“Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

bahwa Perseroan Publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Pembedaan Perseroan Publik dengan Perseroan Tertutup, dengan demikian ditentukan berdasarkan jumlah pemegang saham dan modal disetor Perseroan, Kualitas kedua hal tersebut, ditentukan lebih lanjut dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 UUPM sebagaimana dikutip :

 “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang‑kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang‑kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

agar suatu Perseroan menjadi Perseroan Publik, saham Perseroan tersebut harus telah dimiliki oleh minimal 300 orang dan jumlah modal disetor kepada Perseroan minimal Rp. 3.000.000.000,-. Perseroan yang telah memenuhi kriteria tersebut wajib untuk mengubah Anggaran Dasarnya menjadi Perseroan Terbuka (Tbk.), demikian menurut ketentuan Pasal 24 UUPT.

3. Perseroan Terbuka (Tbk.)

Pengertian Perseroan Terbuka sebaigamana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 UUPT sebagaimana dikutip :

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPT tersebut maka suatu Perseroan Terbuka selain harus memenuhi syarat kualitas sebagai Perseroan Publik juga harus melakukan penawaran umum (public offering) saham di Bursa Efek, yaitu menjual sahamnya kepada masyarakat luas.

4. Perseroan Grup (Group Company)

Perseroan Grup adalah Perseroan yang terdiri dari sejumlah Perseroan sebagai Perseroan Anak (Subsidiary Company). Perseroan jenis ini muncul umumnya untuk memanfaatkan prinsip limited liability dari Perseroan, yaitu membuat Perseroan Anak untuk menjalankan bisnis dari Perseroan Induk (Parent Company). Dengan adanya pemisahan tersebut, maka aset Perseroan akan terisolasi terhadap potensi kerugian yang dialami salah satunya karena adanya pemisahan harta kekayaan diantara keduanya. Tidak terbatas pada Perseroan Induk, Perseroan Anak juga dapat mendirikan lagi Perseroan Anak berikutnya, dan demikian seterusnya. Dalam praktek, diantara Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak terkadang tidak terdapat pemisahan baik aset, ekonomi, karyawan, ataupun manajemen. Bisa saja Departemen Keuangan Perusahaan Induk merangkap juga sebagai Departemen Keuangan Perusahaan Anak, namun demikian secara hukum diantara Parent Company dan Subsidiary Company terdapat entitas terpisah (separate entity).