BENTUK-BENTUK BADAN USAHA DI INDONESIA

Untuk memulai suatu bisnis harus menentukan bentuk usaha yang akan menaungi bisnis tersebut, hal ini bertujuan untuk menentukan siapa yang menjadi pemodal dan bagaimana tanggung jawab orang-orang yang terlibat di dalamnya,  Jika seseorang berniat untuk membuka usaha jualan Mie Ayam, maka tidak perlu repot untuk mendirikan Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut “PT”), cukup dengan membuat gerobak Mie Ayam dan papan iklan di gerobak, Tapi demi perkembangan bisnis ke depan, perlu bersiap-siap merencanakan pendirian PT untuk mengantisipasi bisnis Mie Ayam yang akan berkembang menjadi waralaba (Franchise).

Menurut hukum, berdasarkan modal dan tanggung jawab pemilik usaha, bentuk-bentuk usaha terdiri dari Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

  1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah suatu perusahaan yang Pemilik Perusahaan atau bisnis hanya satu orang dan pembentukannya tanpa izin serta tata cara yang rumit.

misalnya membuka Warung Tegal (Warteg). Biasanya Perusahaan Perseorangan dibuat oleh pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya yang terbatas, Bentuk usaha jenis ini paling mudah didirikan serta pembubarannya yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemiliknya hanya satu orang. Dalam Perusahaan Perseorangan tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sehingga segala hutang yang timbul pelunasannya ditanggung oleh pemilik sampai pada harta kekayaan pribadi pemiliknya, begitu pula dengan seluruh keuntungannya yang dapat dinikmati sendiri oleh pemilik usaha, ini adalah bentuk usaha yang paling sederhana.

2. Persekutuan Perdata

Apabila bisnis perseorangan yang dikelola telah berkembang dan perlu mengembangkannya lebih lanjut, maka saatnya pebisnis mencari partner bisnis baru untuk meningkatkan Perusahaan Perseorangan itu menjadi Persekutuan Perdata, pengertian Persekutuan Perdata diatur dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebagaimana dikutip :

“Persekutuan Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka”

Perjanjian Persekutuan Perdata dapat dibuat secara sederhana, tidak memerlukan proses dan tata cara yang rumit serta dapat dibuat berdasarkan akta dibawah tangan, perjanjian Persekutuan Perdata bahkan dapat dibuat secara lisan.

3. Persekutuan Firma

Persekutuan Firma merupakan Persekutuan Perdata dalam bentuk yang lebih khusus, Firma merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu para Pendiri/sekutu Firma harus terdiri lebih dari satu orang yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama serta tanggungjawab para pemilik Firma  yang bersifat tanggung renteng yaitu hutang yang dibuat oleh salah satu sekutu akan mengikat sekutu yang lain dan demikian sebaliknya. Tanggung jawab para sekutu tidak hanya sebatas modal yang disetorkan kedalam Firma akan tetapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi para sekutu, pembentukan Firma harus dilakukan dengan perjanjian, Menurut pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagaimana dikutip :

“Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada”

Oleh karena itu perjanjian Firma harus berbentuk akta otentik atau akta notaris. Setelah akta pendirian Firma dibuat, selanjutnya akta tersebut wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana Firma itu berdomisili.

4. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap/CV)

Persekutuan Komanditer adalah perkembangan lebih lanjut dari Persekutuan Firma, kalau Firma hanya terdiri dari para sekutu yang secara aktif menjalankan perusahaan, maka dalam Komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukan modalnya saja, kalau Firma membutuhkan tambahan modal, misalnya Firma tersebut dapat memasukan pihak lain sebagai sekutu baru yang hanya memasukan modalnya tapi tidak terlibat secara aktif dalam menjalankan perusahaan maka sekutu yang baru masuk tersebut merupakan sekutu pasif, sedangkan sekutu yang menjalankan perusahaan adalah sekutu aktif. Apabila sekutu aktif menjalankan perusahaan dan menanggung kerugian sampai harta kekayaan pribadi, maka dalam Komanditer tanggung jawab sekutu pasif terbatas hanya pada modal yang dimasukannya kedalam perusahaan dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi sekutu pasif.

5. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum, PT dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri yang memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat menuntut serta dituntut di muka pengadilan.

Untuk menjadikannya sebagai badan hukum PT maka sebuah perusahaan harus mengikuti tata cara pembuatan, pendaftaran dan pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sebagai persekutuan modal, PT didirikan oleh para pendiri yang masing-masing memasukan modal berdasarkan perjanjian dan Modal tersebut terbagi dalam saham yang masing-masing saham mempunyai nilai yang secara keseluruhan menjadi modal perusahaan. Tanggung jawab para pendiri PT adalah sebatas modal yang disetorkan ke dalam PT dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi mereka, Menurut UUPT, Modal PT terbagi atas Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Modal Dasar adalah modal keseluruhan PT sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasarnya, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya nilai perusahaan sedangkan Modal ditempatkan adalah bagian Modal Dasar yang wajib dipenuhi/disetor oleh masing-masing para pemegang saham kedalam perusahaan, dan Modal Disetor adalah Modal Ditempatkan yang secara nyata telah disetorkan. Untuk menjalankan perusahaan, PT dilengkapi organ-organ yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Secara umum, tugas RUPS adalah menentukan kebijakan perusahaan. Dan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sehingga Direksi dapat mewakili perseroan itu baik di dalam maupun di luar pengadilan. sedangkan Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan, baik secara umum maupun secara khusus, termasuk memberi nasihat kepada Direksi.