Penerapan ‘Miranda Rules’ di Indonesia

Prinsip-prinsip Miranda Rule, di negara Indonesia telah diakomodasi ke dalam KUHAP, yaitu hak untuk mendapatkan/ menghubungi penasihat hukum/Advokat, dan jika tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum diakomodasi dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 114. KUHAP. Sedangkan jika tidak mampu, tersangka berhak untuk disediakan penasihat hukum oleh pejabat bersangkutan atau penyidik (Pasal 56 ayat 1 KUHAP).

Oleh karenanya, tidak diberikannya hak tersangka/terdakwa atas Miranda Rule dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, (lih juga: Pasal 17, Pasal 5 ayat 2, Pasal 18 ayat 1,  Pasal 18 ayat 3, Pasal 18 ayat 2, Pasal 18 ayat 5 UU HAM).”

Maka setiap adanya pelanggaran atas miranda rule disebut juga sebagai pelanggaran hak asasi tersangka. atas pelanggaran tersebut tersangka berhak mengajukan tuntutan atau keberatan melalui upaya praperadilan, khususnya perkara praperadilan yang disangkakan dilakukan oleh tersangka  yang diancam dengan pidan lima Tahun ka atas sebagaimana ditegaskan dalam pasasl 56 ayat 1 KUHAP. KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 52 KUHAP dan penjelasannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 114 KUHAP, sebelum penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka maka wajib diberitahukan hak-haknya, bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaannya. Walaupun demikian baru dua prinsip yang telah diakomodasi dalam KUHAP yaitu yang pertama, prinsip bahwa seorang tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum (vide: Pasal 54, 55, dan 114 KUHAP), dan yang kedua, prinsip jika tersangka tersebut tidak mampu maka penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (vide: Pasal 56 ayat 1 KUHAP).